Danang Sugianto
Jurnalis
BANTAENG - Pemerintah sepakat untuk mengalokasikan 20 persen dari APBN khusus untuk pendidikan. Begitu pula pemerintah daerah yang didorong untuk menggunakan 20 persen dari APBD untuk pendidikan.
Namun, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri berharap agar dana alokasi untuk pendidikan tersebut dibagi dua untuk pengembangan pelatihan kerja.
"Ke depan saya ingin anggaran 20 persen untuk pendidikan itu dibelah duren untuk pelatihan kerja," tuturnya di Bantaeng, Sulawesi Selatan, baru-baru ini.
Hanif beralasan, pembagian porsi pendanaan tersebut guna mengatasi permasalahan banyaknya penduduk usia produktif saat ini yang hanya berpendidikan rendah. Menurut catatannya, sekira 68 persen dari total penduduk usia kerja hanya mengenyam pendidikan SD dan SMP.
Menurutnya untuk mengatasi hal itu ada dua cara yang dilakukan beriringan, yakni mendorong pembangunan edukasi vokasi dan pelatihan vokasi. Namun saat ini upaya tersebut justru berat sebelah dengan hanya fokus mendorong edukasi vokasi dengan mendirikan sekolah perguruan tinggi.
"Edukasi itu memang harus digenjot. Tapi selama ini kita keliru, yang didorong pembangunan SMA, D-1, D-2, S-1, S-2, tapi vocational training-nya tidak digenjot," tambahnya.
Menurut Hanif, masifnya pembangunan sekolah-sekolah tinggi sedikit mubazir. Pasalnya 68 persen usia produktif hanya memiliki ijazah SD dan SMA. Sementara syarat untuk masuk perguruan tinggi harus memiliki ijazah setara SMA.
"Bangun sekolah tinggi seperti politeknik itu juga percuma. Karena syarat masuknya itu SMA atau sederajat. Maka harus didorong BLK (balai latihan kerja). BLK ini bisa menjadi jembatan dari 68 persen angkatan kerja yang lulusan SD dan SMP itu," pungkasnya.
http://news.okezone.com/read/2016/05/10/65/1384333/anggaran-pendidikan-diusulkan-untuk-pelatihan-kerja